Sebagai dana kompensasi pihak Pemprov DKI Jakarta mengklaim memberikan dana Rp600 ribu per kartu keluarga per triwulan dan memberikan dana kurang lebih Rp1 triliun per tahun kepada Pemkot Bekasi. Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim telah memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja harian lepas yang ada di TPST Bantar Gebang. 

"Namun kami rasa hal itu bukan solusi yang tepat untuk jangka panjang. Kesimpulan dari kunjungan kami mahasiswa Ilmu Hukum IBLAM Jakarta ke TPST Bantar Gebang adalah masih sangat sedikit hasil yang bisa diolah dari sampah yang ada di sana sehingga penumpukan akan terus bertambah tiap harinya, karena jumlah sampah yang masuk lebih besar dari yang bisa didaur ulang. Sementara area yang ada semakin sempit. Maka dalam hal ini perlu keseriusan pihak-pihak yang terkait khususnya Pemprov DKI Jakarta untuk menemukan solusi secepatnya tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik, tidakhanya sekadar memberikan uang kompensasi kepada warga sekitar dan triliunan rupiah dana kepada Pemkot Bekasi tiap tahunnya," kata mahasiswa Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.